Bpjs Apa Itu Forex




Bpjs Apa Itu ForexMulai 1 Januari 2014 sistema Jaminan Sosial terbaru atau JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) resmi diberlakukan. Namun masih banyak warga yang belum tahu apa itu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dan JKN. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari warga yang masih bingung soal JKN dan BPJS seperti dikutip dari liputan6. 1. Apa itu JKN dan BPJS Kesehatan dan apa bedanya JKN programa de merupakan pelayanan kesehatan terbaru yang merupakan kepanjangan de Jaminan Kesehatan Nasional yang sistemnya menggunakan sistem asuransi. Artinya, seluruh warga Indonesia nantinya wajib menyisihkan sebagian kecil uangnya untuk jaminan kesehatan di masa depan. Bagaimana dengan rakyat miskin Tidak perlu khawatir, semua rakyat miskin atau PBI (Penerima Bantuan Iuran) ditanggung kesehatannya oleh pemerintah. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi rakyat miskin untuk memeriksakan penyakitnya ke fasilitas kesehatan. Sementara BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS ini adalah perusahaan asuransi yang kita kenal sebelumnya sebagai PT Askes. Begitupun juga BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Antara JKN dan BPJS tentu berbeda. JKN merupakan nama programnya, sedangkan BPJS merupakan badan penyelenggaranya yang kinerjanya nanti diawasi oleh DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional). 2. Siapa saja saja peserta JKN Sesuai Undang-undang Nomor 40 de 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dengan adanya JKN, maka seluruh masyarakat Indonesia akan dijamin kesehatannya. Dan juga kepesertaanya bersifat wajib tidak terkecuali juga masyarakat tidak mampu karena metode pembiayaan kesehatan individu yang ditanggung pemerintah. 3. Berapa iuran untuk Karyawan, PNS, TNIPOLRI, pedagang, investidor, pemilik usaha atau perusahaan atau pihak yang bukan Penerima Bantuan Iuran Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 jenis Iuran dibagi menjadi: - Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan ole Pemerintah daerah dibayar Pemerintah Daerah (orang miskin dan tidak mampu). - Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota TNIPOLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar por Pemberi Kerja yang dipotong langsung dari gaji bulanan yang diterimanya. - Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri) dan Peserta bukan Pekerja (investidor, perusahaan, penerima pensiun, veterano, perintis kemerdekaan, janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan) dibayar por Peserta yang bersangkutan . Untuk jumlah iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri akan dipotong sebesar 5 persen dari gaji atau Upah por bulano, dengan ketentuan 3 persen dibayar oleh pemberi kerja Dan 2 persen dibayar oleh peserta. Tapi iuran tidak dipotong sebesar demikian secara sekaligus. Karena secara bertahap akan dilakukan mulai 1 Januari 2014 hingga 30 Juni 2015 adalah pemotongan 4 persen dari Gaji atau Upah por bulano, dengan ketentuan 4 persen dibayar por Pemberi Kerja dan 0,5 persen dibayar por Peserta. Namun mulai 1 Juli 2015, pembayaran iuran 5 persen dari Gaji atau Upah por bulano itu menjadi 4 persen dibayar por Pemberi Kerja de 1 persen por Peserta. Sementara bagi peserta perorangan akan membayar iuran sebesar kemampuan dan kebutuhannya. Untuk saat ini sudah ditetapkan bahwa: - Untuk mendapat fasilitas kelas I dikenai iuran Rp 59.500 por orang por bulano - Untuk mendapat fasilitas kelas II dikenai iuran Rp 42.500 por orang por bulano - Untuk mendapat fasilitas kelas III dikenai iuran Rp 25.500 por orang por bulano Pembayaran Iuran ini dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan dan apabila ada keterlambatan dikenakan denda administratif sebesar 2 persen dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Dan besaran iuran Jaminan Kesehatan ditinjau paling lama dua tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 4. Fasilitas apa saja yang didapat jika ikut JKN A. Untuk peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) - Pekerja penerima upah (PNS, Anggota TNIPOLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah nao Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta, akan mendapatkan pelayanan kelas I dan II - Pekerja bukan penerima upah (Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, karyawan swasta) akan mendapatkan pelayanan kelas I, II dan III sesuai dengan premi dan kelas perawatan yang dipilih. - Bukan pekerja (investidor, pemberi kerja, penerima pensiun, veterano, perintis Kemerdekaan serta janda, duda, anak yatim piatu dari veterano atau perintis kemerdekaan. Termasuk juga wirausahawan, petani, nelayan, pembantu rumah tangga, pedagang keliling dan sebagainya) bisa mendapatkan kelas layanan kesehatan I, II, dan III sesuai dengan premi dan kelas perawatan yang Dipilih B. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Orang yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu yang dibayarkan preminya ole pemerintah mendapatkan layanan kesehatan kelas I II 5. Apakah sistem pelayanan BPJS misalnya mengurus obat bisa lama dan dilempar sana-sini Direktur Kepersertaan BPJS, Sri Endang Tidarwati mengatakan bahwa sistem pelayanan BPJS akan lebih baik karena didukung oleh SDM yang banyak dan terlatih. Sementara bila semua dados lengkap dan seluruh isian dalam formulir sudah terisi dengan baik, pihak BPJS (Badan penyelenggara Jaminan Sosial) mengklaim prosedur pendaftaran menjadi peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) cukup 15 menit. 6. Apakah tenaga kesehatan akan bersikap ramah terhadap peserta JKN Menteri Kesehatan menyampaikan, bila ada satu RS yang dokternya galak, maka pasien ini boleh pindah ke RS yang memiliki dokter yang ramah dan melayani dengan baik. Menkes mengatakan, lama-lama jumlah pasien di dokter galak tersebut akan berkurang. Sementara dokter yang melayani dengan baik dan gembira, jumlah pasien dan pendapatannya meningkat. 7. Manfaat dan layanan apa saja yang didapat peserta JKN Manfaat JKN mencakup pelayanan pencegahan dan pengobatan termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis. Seperti misalnya untuk pelayanan pencegahan (promotif dan preventif), peserta JKN akan mendapatkan pelayanan: - Penyuluhan kesehatan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidrol bersih dan sehat. - Imunisasi dasar, meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri pertusis tetanus e hepatite B (DPT-HB), Polio dan Campak. - Keluarga Berencana, melsonu konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi - Skrining kesehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu. - Jenis penyakit kanker, bedah jantung, hingga dialysis (gagal ginjal). 8. Alur pembuatan kartu BPJS Kesehatan seperti apa Direktur Pelayanan PT Askes Fadjriadinur mengatakan bahwa Anda bisa datang ke kantor BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kemudian melakukan hal berikut: 1. Mengisi formulir pendaftaran 2. Premio Pembayaran Anda akan diberikan conta virtual atau kode bank Untuk pembayaran premi pertama yang bisa dilakukan melalui ATM atau banco terdekat yang saat ini sudah bekerjasama yaitu banco BRI, BNI dan Mandiri. Untuk biaya premi peserta mandiri dengan perawatan kelas 3, sebulan hanya Rp 25.500 por orang, untuk perawatan kelas II sebulan Rp 42.500 por orang dan perawatan kelas I sebesar Rp 50.000 por orang. Adaptar-se a uma plataforma com mais de 5 anos e persistir em uma pokoknya, 2 persen dibayarkan por favor eang bersangkutan dan 3 persen dibayarkan oleh perusahaan tempat pekerja bekerja. 3. Mendapat kartu BPJS Kesehatan yang berlaku di seluruh Indonesia Setelah membayar premi, nantinya Anda akan mendapat kartu BPJS Kesehatan yang menjadi bukti bahwa Anda merupakan peserta JKN. Saat ini fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah otomatis melayani JKN. Sementara fasilitas kesehatan milik swasta yang dapat melayani JKN jumlahnya terus bertambah. Hanya tinggal sekitar 30 persen saja yang belum bergabung. 9. Bagaimana dengan fasilitas kesehatan swasta Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan kesempatan kepada swasta untuk berperan serta memenuhi ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 10. Bagaimana alur pelayanan kesehatan, katanya tidak boleh langsung ke rumah sakit - Untuk pertama kali setiap peserta terdaftar pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dinas kesehatan kabupatenkota setempat. - Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya peserta berhak memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan. - Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar, kecuali berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar atau dalam keadaan kegawatdaruratan medis. Direktur Pelayanan PT Askes Fadjriadinur menambahkan, bila sudah aktif menjadi peserta, alur pelayanan menggunakan pola rujukan berjenjang yang dimulai dari sistem layanan primer hingga tersier. Ia mengatakan, iniciante layanan terdiri atas Puskemas, klinik dokter pribadi serta klinik pratama (klinik swasta). Jadi nanti setiap orang mulai berobat dari sistem layanan primer dulu sehingga menghindari penumpukkan di satu rumah sakit. Khusus untuk keadaan darurat seperti kecelakaan atau penyakit yang tidak bisa ditangani di layanan primer, bisa langsung ke rumah sakit. 11. Programa Siapa yang menjamin JKN akan berlangsung baik tanpa korupsi Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara eksternal dan internal. Secara eksternal, pengawasan akan dilakukan por DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) e Lembaga pengawas independen. Dan secara interno, BPJS akan diawasi oleh dewan pengawas satuan pengawas interno. 12. Bagaimana jika terjadi kelebihan atau kekurangan iuran - BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan gaji atau upah peserta. - Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud, BPJS Kesehatan memberitahukan secara tertulis kepada pemberi kerja dan atau peserta selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya iuran. - Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran diperhitungkan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya. 13. Bila peserta tidak puas dengan pelayanan yang diberikan, kemana harus mengadu Bila peserta tidak puas terhadap pelayanan jaminan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan dan atau BPJS Kesehatan. Atau dapat langsung datang ke posko BPJS di kota dan desa. Ada juga hotline servis BPJS di nomor kontak 500-400. TEMPAT PENDAFTARAN BPJS KESEHATAN DI SELURUH INDONESIA Alhamdulilla saya merasakan manfaat layanan BPJS yg sangat membantu, saya mendaftarakan sebagai peserta BPJS sejak pukul.11.00 -14.00 wib, dan pkl.18.30 wib saya pergunakan untuk persalinan sesar istri saya di RS. SENTR MEDIKA Cikarang, dari Tgl.16-20 de abril de 2014 (4 Hari) Setelah dokter mengizinkan istri saya pulang, saya urus berkas ke kasir rawat inap dan jawaban yang saya dapat adalah quotSELAMAT PAK ATAS KELAHIRAN ANAK BAPAK, SEGALA BIAYA ISTRI BAPAK SUDAH DI TANGGUNG OLEH BPJS, BAPAK CUKUP TANDA TANGAN SAJA DAN SERAHKAN SURAT IZIN PULANG KEPERAWAT DI RUANGAN, SEKALI LAGI SELAMATYAPAKquot. Dan sampai saat ini keluarga saya pun semua dalam keadaansehat wal afiat. Jadi dalam hal ini kita saling membuka kedewasaan kita dalam menyikapi masalah kalo iuran yg menjadi keluhan sangat pemikiran yg tidak bijak, sementara kita selalu menginginkan pelayanan yg terbaik tetapi kita tidak mau berfikir baik, banyak di kalangan masyarakat kita yg masih menerapkan jiwa quotPENGEMISquot inginnya selalu gratis Dan di kasihani. Coba kita bandingkan jika masuk rumah sakit dgn biaya puluhan juta rupiah dan harus di bayarkan sesegera mungkin di bandingkan iuran bulanan yg di bayarkan setiap bulannya di bawah Rp.100.000, alangkah bijaknya kita berfikir ulang dari pada berbicara ke banyak orang tapi belum merasakan melakukan hasilnya aliasTONG KOSONG BEBUNYI NYARING. Terima kasih BPJS. Kalo kita cermati adan pahami benar tentang BPJS maka kita akan mengerti dan tidak ragu lagi. Kita harus bisa membedakan antara jaminan kesehatan dengan asuransi jiwa, kalo ansuransi jiwa maka ada yg namanya santunan kematian, tapi kalo bpjs juga ada jaminan kematiaannya coba di pelajari di BPJS KETENAGAKERJAAN di sana ada yg namanya Jaminan Kematian, kalo jaminan kesehatan ya artinya untuk menjamin kesehatan . Kalo peserta belum menggunakan fasilitas BPJS maka iuran yg kita bayar tiap bulan untuk membantu pembiayaan pesertayg membutuhkan, contoh saya pribadi jam. 14.00 Wib saya, istri dan anaksaya mendaftar dan bayar iuran sebesar Rp.59.500 (kelas 1), jam.18.30 Wib saya gunakan utk operasi sesar, secara logika manamungkin dalam hitungan jam BPJS menjamin 100 pembiayaan RS istri saya yg totnya sekitar Rp.17.000. 000, - (Tuju Belas Juta Rupiah) dari mana asalnya. Ternyata dana tersebut dari peserta yg belum menggunakan fasilitas BPJS. disini kita di ajarkan untuk peduli antar sesama. Untuk apa sih kita mendengar kata orang yg belum jelas. Lebih baik buktikan lalu bicara. Setelah adanya BPJS, bagaimana dengan polis asuransi komersial yang sudah terlanjur dibeli oleh nasabah Masih perlukah memiliki asuransi di luar BPJS Kesehatan Lalu apa itu coordenacao de beneficio (COB) dengan asuransi swasta Mari kita membahasnya bersama. Salao de Menurut ahli Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Mahlil Ruby, BPJS sebagai asuransi sosial pada dasarnya berbeda dengan asuransi komersial. Pasalnya, asuransi sosial seperti BPJS bersifat wajib untuk seluruh penduduk Indonesia. Karena persertanya adalah seluruh rakyat Indonesia, de BPJS berlaku subsidi silang yang luas: masyarakat golongan mampu membantu yang miskin dan peserta sehat membantu yang sakit. Sementara itu pada asuransi komersial, keanggotaannya bersifat sukarela. Paket perlindungan dirancang oleh asuransi tersebut dan besaran iuran disesuaikan dengan paket yang dipilih peserta. Peserta juga bergotong-royong saling menanggung beban peserta yang sakit, tetapi subsidinya terbatas antar peserta pada asuransi tersebut. Apakah BPJS sudah cukup Menurut Mahlil, sebetulnya biaya kesehatan yang ditanggung BPJS sudah cukup maksimal. Akan tetapi jika pasien menginginkan layanan lebih yang tidak ditanggung oleh BPJS, maka selisihnya akan dibayar sendiri oleh pasien atau asuransi komersial yang menanggungnya. Misalnya, kalau si pasien ingin memasang ring jantung yang lebih bagus, tentu harganya akan lebih mahal. Kalau misalnya yang ditanggung JKN (Jaminan Kesehatan Nasional-vermelho) Rp 100.000, sementara harga ring andang bagus itu Rp 150.000, maka selisih harga itangy akan dibayarkan oleh asuransi komersial, jelas Mahlil Ruby pada sebuah seminario yang diselenggarakan por Willis Indonesia di Jakarta bulan Maret 2014 lalu. Coordenacao de beneficio (COB) Nah, dalam hal ini BPJS dan asuransi komersial dapat saling berbagi manfaat dalam pelaksanaan perlindungan kesehatan masyarakat. Inilah yang disebut sebagai mekanisme koordinasi manfaat atau coordenacao de beneficio (COB). Menurut Mahlil, dengan COB masyarakat dapat menggunakan dua asuransi yaitu BPJS Kesehatan dan asuransi komersial, tanpa harus kuatir terjadi klaim ganda atau kerumitan dalam pengajuan klaim manfaat. Syaratnya adalah BPJS dan asuransi komersial harus melakukan COB. Nantinya, BPJS Kesehatan bisa menjadi pembayar klaim utama, sementara asuransi komersial sebagai sekunder atau pendukung. Dalam prakteknya, jika ada klaim dari peserta, BPJS akan membayar klaim sampai dengan besaran yang dicakup por BPJS dan asuransi komersial akan menutup sisanya sesuai dengan besaran yang ditanggung. Untuk mendapatkan jaminan BPJS dan asuransi komersial sekaligus, masyarakat sebaiknya membeli asuransi yang sudah memiliki COB dengan BPJS. Dengan demikian pasien BPJS nantinya bisa dengan mudah mendapatkan fasilitas tambahan selama tersedia seperti pindah kelas de RS serta memperoleh alhos layanan. Selain itu pasien BPJS bisa langsung dirujuk ke RS swasta yang belum bekerjasama dengan BPJS. Kendala di Lapangan Dalam pelaksanaanya, COB antara BPJS dengan asuransi komersial masih dihadang sejumlah kendala antara lain perbedaan tarif RS swasta dengan RS pemerintah. RS swasta tidaklah mendapat subsidi pemerintah sehingga tarif mereka jelas lebih tinggi. Biaya kamar kelas 2 di RS swasta bisa saja sama bahkan lebih mahal dibanding biaya kelas 1 di RS pemerintah. RS swasta pun belum tentu mau dibayar dengan tarifa INA-CBGs (Grupos de Base de Caso de Indonesia) yang berlaku. Meskpun demikian, pemerintah harus tetap berjalan untuk mewujudkan penyediaan layanan kesehatan terstandar dan terjangkau bagi masyarakat. Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Fajriadinur menginformasikan bahwa BPJS Kesehatan telah menandatangani MoU dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) serta membuat rancangan kerjasama mekanisme COB. Modelo tersebut sudah dikirimkan ke masing-masing perusahaan asuransi komersial untuk dipelajari. Semoga banyak perusahaan asuransi komersial yang bergabung dengan BPJS agar keterbatasan sarana jaminan kesehatan nasional (JKN) dapat ditutupi dengan partisipasi pihak swasta melalui coordenacao do beneficio (COB). Artikel Terkait Lainnya: